ZONALUTIM.ID – Proyek Perubahan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Timur, Awaluddin Anwar, bertajuk RANCANG DESA (Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Desa) resmi dilaunching oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam didampingi Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler.
Peluncuran tersebut dilaksanakan bersamaan dengan lima proyek perubahan pejabat eselon II Pemerintah Kabupaten Luwu Timur lainnya pada acara Malam Penganugerahan Bupati Award 2026 yang berlangsung di Lapangan Pendidikan Malili, Senin (8/6/2026).
Proyek perubahan yang merupakan bagian dari Program Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II LAN Angkatan IV Tahun 2026 ini dihadirkan sebagai inovasi untuk menyinkronkan perencanaan dan penganggaran desa agar lebih efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
Awaluddin Anwar menjelaskan, RANCANG DESA dirancang untuk mengintegrasikan dokumen perencanaan desa mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dengan penganggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Selain itu, program tersebut juga bertujuan menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan program prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk program prioritas Bupati Luwu Timur.
“Melalui RANCANG DESA, perencanaan dan penganggaran desa dapat berjalan lebih sinkron sehingga program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mendukung arah pembangunan daerah,” ujarnya.
Salah satu manfaat yang diharapkan dari implementasi RANCANG DESA adalah terselamatkannya anggaran desa dari potensi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut dilakukan melalui proses evaluasi dokumen perencanaan desa dan APBDes di tingkat kecamatan yang kemudian disupervisi oleh pemerintah kabupaten sebagai penjamin mutu terhadap APBDes.
Dengan hadirnya inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap tata kelola pemerintahan desa semakin baik, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan. (*)
