Tak Sekadar Sosialisasi, Bapenda Lutim Dampingi Warga Bayar Retribusi Pakai QRIS

ZONALUTIM.ID – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak hanya memperkenalkan pembayaran retribusi kepelabuhanan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat saat melakukan transaksi.

Edukasi tersebut dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur melalui sosialisasi pembayaran retribusi kepelabuhanan menggunakan QRIS pada 3–4 Agustus 2026.

Tim gabungan turun langsung ke empat pelabuhan yang menjadi lokasi pelayanan retribusi kepelabuhanan. Pada hari pertama, sosialisasi berlangsung di Pelabuhan Timampu dan Pelabuhan Tokalimbo, Kecamatan Towuti.

Kemudian pada hari kedua, 4 Agustus 2026, kegiatan dilanjutkan di Pelabuhan Sorowako dan Pelabuhan Nuha, Kecamatan Nuha.

Dalam kegiatan tersebut, pengguna jasa kepelabuhanan diberikan penjelasan mengenai manfaat pembayaran digital sekaligus didampingi mempraktikkan transaksi menggunakan QRIS.

Pendampingan dimulai dari proses pemindaian kode QRIS menggunakan aplikasi pembayaran digital hingga transaksi berhasil dilakukan.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Luwu Timur, Chaeruddin Arfah Mustafa, S.IP., M.M., mengatakan pemahaman masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem pembayaran digital.

“Keberhasilan implementasi pembayaran digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sistem, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelasnya.

Ia mengatakan, demonstrasi secara langsung diharapkan dapat membuat masyarakat lebih terbiasa dan percaya diri menggunakan QRIS.

Dengan metode tersebut, pengguna jasa kepelabuhanan dapat melihat secara langsung bahwa pembayaran retribusi melalui QRIS dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan aman.

Pemkab Luwu Timur berharap edukasi yang dilakukan secara langsung di lapangan dapat mempercepat penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik dan pengelolaan penerimaan daerah yang lebih modern. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *